Menurut Penasihat Fraksi PKS Triwisaksana, APBD DKI Jakarta cukup besar untuk bisa memberi bantuan penyelenggaraan ibadah haji, utamanya untuk membantu biaya konsumsi, transportasi, dan pendamping haji. "Kami akan mendukung bila Gubernur mengabaikan catatan dari Kementerian Dalam Negeri, agar para jemaah haji kita dapat nyaman dan khusyuk selama menjalankan ibadah," kata Triwisaksana, Selasa (19/3/2013) di Jakarta.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memberi catatan pada APBD DKI Jakarta tahun 2013 dalam kaitan mata anggaran yang diperjuangan DPRD, yaitu alokasi dana dari APBD untuk bantuan penyelenggaraan haji bagi jemaah asal DKI Jakarta. Menteri Dalam Negeri berpendapat, bantuan bagi penyelenggaraan haji masuk dalam kategori bantuan sosial yang harus diberikan secara selektif, tidak terus-menerus, tidak mengikat, serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.
Triwisaksana mengatakan, aturan yang memungkinkan pemberian bantuan penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksana di bawahnya.
"Dalam aturan itu disebutkan, jemaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji, yang meliputi pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai," ungkap Triwisaksana, yang juga Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta.
Triwisaksana berpendapat, Gubernur memiliki kewenangan mengoordinasi penyelenggaraan haji di daerahnya berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 13 Tahun 2008. "Kami menyarankan Gubernur untuk tetap memberi bantuan bagi penyelenggaraan ibadah haji di Jakarta. Tentunya dengan pertanggungjawaban yang jelas," ujarnya.
0 comments:
Post a Comment