Tak Ada Artis dalam Daftar Caleg PKS

JAKARTA,  — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan 487 calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak 487 caleg diajukan sebagai wakil rakyat untuk tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari ratusan calon itu, tak ada artis yang masuk dalam daftar caleg PKS.

Ketua DPP PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, caleg yang diusung merupakan kader yang dididik dalam program kaderisasi partai.

"Tidak ada satu pun yang artis. Kami bukan anti-artis, tapi kami partai yang mengutamakan kaderisasi. Alhamdulillah, kader kami sudah cukup memenuhi kualifikasi," kata Hidayat dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Selain itu, PKS juga sudah menetapkan Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai untuk tidak maju sebagai caleg. Hal ini untuk memfokuskan pimpinan partai itu mengurus partai.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengungkapkan, caleg PKS terdiri dari 302 orang laki-laki (62 persen) dan 185 orang perempuan (37,9 persen). Selain itu, tambahnya, caleg yang diajukan mayoritas berpendidikan S-1 dan berusia 30-40 tahun. Adapun untuk strata pendidikan yakni tingkat SMA 5 persen, tingkat S-1 53 persen, S-2 32 persen, dan S-3 15 persen.

"Semua dapil yakni 77 dapil dipenuhi semua, tidak ada dapil yang kosong," imbuhnya.

Sedianya, seluruh daftar caleg ini akan diserahkan PKS pada hari ini, tetapi diundur menjadi Kamis (11/4/2013) mendatang karena adanya hambatan dalam pengiriman berkas dari daerah-daerah.

Editor :

Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber: Kompas.com,  Selasa 9 April 2013

PKS Tolak Harga BBM Naik Disertai BLT

JAKARTA -- Pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak. Salah satu opsi utama dengan menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Demikian di ungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mengatakan desakan menaikan harga BBM bersubisidi terus mengemuka dan mendominasi wacana Pemerintah. "Struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus menerus setiap tahun,” katanya dalam keterangannya, Rabu (10/4/2013)

Dalam kesempatan itu Presiden SBY mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.

“Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi tersebut kepada masyarakat, sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif,” imbuh Rofi.

Legislator dari Jatim VII ini menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikan BBM maka kompensasi tidak boleh berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti kebijakan pasca kenaikan BBM di masa lalu. Karena BLT sesungguhnya itu tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

“Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus menerus setiap tahun. Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi dikalangan Pemerintah yang plin plan terhadap harga BBM bersubsidi, satu waktu mengatakan naik namun beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang” tegas Rofi.

Dalam APBN tahun anggaran 2013, alokasi anggaran subsidi mencapai Rp316,1 triliun. Alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBN tahun anggaran 2013 tersebut akan disalurkan untuk subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun, yaitu subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp80,9 triliun.

Jika kenaikan BBM terjadi di tahun 2013 maka akan mendorong peningkatan inflasi dan menambah beban masyarakat, mengingat belum lama ini kenaikan tarif dasar listrik telah dilakukan oleh Pemerintah di awal tahun. (HA/HG)

Sumber: Tribunnews.com , Rabu 10 April 2013

PKS: Presiden, Sekjen dan Ketua MPP Dilarang Nyaleg

Jakarta - PKS membuat gebrakan baru. Partai ini membuat aturan baru yang melarang presiden, sekjen dan ketua majelis pertimbangan partai (MPP), untuk maju menjadi caleg.

"Mengenai calon anggota DPR ini diputuskan dalam rapat pimpinan. Presiden partai, sekjen dan ketua MPP tidak dicalegkan. Kita sudah mengambil keputusan," ujar Sekjen PKS Taufik Ridho dalam konferensi pers di Gedung Nusantara 1 Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 9/4/2013).

Dasar pertimbangan dalam keputusan itu, kata Ridho, adalah agar kader yang menjabat di partai tidak terbagi konsentrasinya dengan jabatan publik. Ridho mengatakan PKS akan menjunjung azas pemisahan.

"Agar fokus menjalankan tugasnya dan memisahkan antara pekerjaan yang sifatnya mengayomi publik dan struktural," ujar Taufik.

Kebijakan PKS ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Anis Matta terpilih menjadi presiden partai yang baru menggantikan Luthfi Hasan Ishaaq yang mundur karena tersangkut kasus korupsi daging sapi di KPK. Begitu terpilih menjadi presiden partai, Anis meninggalkan posisinya sebagai wakil ketua DPR. (fjp/nwk)

Sumber: Detik.com , Selasa 9 April 2013

Hidayat: Anggota DPR dari PKS Tak Kenal Jimat & Dukun

Jakarta - Politisi PKS angkat bicara soal fenomena anggota DPR yang berdekatan dengan jimat atau dukun untuk mencapai sukses. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menuturkan bahwa anggota PKS tidak memerlukan jimat yang dimaknai sebagai hal yang mistis.

"Jimat itu kan asal katanya dari 'ajimah' yang artinya sebuah tekad yang kuat, kalau yang dimaksud tekad itu untuk melakukan hal yang baik seperti hadir sidang komisi DPR, kerja keras, tidak menghianati rakyat ya seharusnya semua anggota DPR lakukan itu," kata Hidayat saat berbincang dengan detikcom, Jumat (5/4/2013).

"Nah, kalau ajimah itu segala terkait mistis, PKS tidak memerlukan itu, tapi memerlukan dalam makna awal yaitu bekerja keras dalam memenuhi amanah rakyat," imbuhnya.

Menurut Hidayat, kalau pun ada anggota DPR yang menggunakan jimat adalah fenomena minoritas bukan mainstream. Menurutnya, ada memang beberapa yang menggunakan seperti cincin, tapi cincin biasa.

"Saya lihat kawan-kawan saya baik waktu saya di komisi I, komisi VIII, BKSAP kalaupun mereka pakai cincin, itu biasa saja bukan jimat. Tapi kalau itu jadi budaya di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri karena faktor etnis dan agama," ungkapnya.

Hidayat kemudian menyindir bahwa kalau ada politisi memakai jimat atau hal-hal mistis untuk memenangkan diri menjadi anggota DPR, maka tak perlu lah mengikuti mekanisme yang ada.

"Fenomena ini memang masih minoritas, kalau dinomorsatukan ya nggak perlu ada kampanye-kampanye, pakai jimat saja. Karena nyatanaya mereka tetap saja daftar ikuti mekanisme parpol dan KPU, tes segala macam, jadi nggak mempan jimatnya," tuturnya.

"Jadi lupakan saja, saya khawatir ini mendegradasi kepercayaan publik kepada DPR. Kalau berdemokrasi dan berparlemen serta berpemilu basisnya adalah jimat itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, karena relasinya rasionalnya kan dengan rakyat," tutup Hidayat.
(iqb/van)

Sumber: Detik.com ,  Jum'at 5 April 2013

Sibuk Urus Elektabilitas, PKS Belum Pikirkan Capres

SEMARANG -- Menjelang Pemilu 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih disibukkan oleh rangkaian konsolidasi guna mendongkrak elektabilitas Partai.

Karena itu, di luar strategi- strategi keumatan, PKS belum terlalu memikirkan soal calon presiden (capres) yang akan diusung pada pemilihan presiden 2014.

Presiden PKS Muhammad Anis Matta mengatakan, pihaknya belum memikirkan siapa figur capres alternatif yang bakal diusung PKS pada Pilpres 2014. “Karena kami masih fokus bagaimana menaikkan kembali elektabilitas dan memenangkan PKS,” tegasnya, di Semarang, Kamis (5/4) malam.

Saat ini, lanjutnya, PKS adalah partai politik (parpol) yang terus melakukan terobosan – terobosan baru, lebih inovatif dan metamorfosis. Karena dinamika sosial di tengah- tengah masyarakat yang berkembang sedemikian pesat.

Jika sebelumnya komposisi masyarakat masih di dominasi oleh kalangan tradisional, maka saat ini komposisi masyarakat semakin meluas. "Sehingga hal tersebut harus diimbangi dengan langkah- langkah progresif melalui inovasi, terobosan dan metamorfosa dari PKS, " jelas Anis.

Seperti diketahui, kunjungan Anis Matta ke Semarang ini merupakan rangkaian kunjungan presiden PKS tersebut di Jawa Tengah. Rencananya, selama bulan April ini, Anis ingin melakukan konsolidasi keumatan dengan mengunjungi para tokoh yang ada di wilayah Jawa Tengah. (BSP/ASI)

			Sumber: Republika.co.id , Jum'at 5 April 2013

Bakal Caleg dari PKS Lamsel Sudah Tes Kejiwaan

Lampung - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Lampung Selatan mempersiapkan bakal calon anggota legislatif yang nantinya akan bertarung dalam pileg 2014 mendatang.

Ketua DPD PKS Kabupaten Lampung Selatan Antoni Iman mengatakan, pihaknya telah  melakukan tes kesehatan, tes kejiwaan, dan tes narkoba secara bersama-sama, yang nantinya akan menjadi bagian persyaratan pencalonan.

“Kita sudah siap. Bahkan kita juga menggelar tes kesehatan, kejiwaan, dan narkoba kepada para bakal calon anggota legislatif yang akan maju dalam pileg mendatang,” terangnya, Jumat (5/4/2013).

Saat disinggung terkait dengan persyaratan pemenuhan kuota calon wakil perempuan, Antoni mengatakan, pihaknya telah menyiapkan hal tersebut. Dan saat ini kader perempuan PKS yang siap maju dalam pileg mendatang telah memenuhi ketentuan keterwakilan  perempuan yang dipersyaratkan

“Kader-kader perempuan kita juga cukup aktif, sehingga kita tidak kesulitan memenuhi ketentuan syarat keterwakilan tersebut,” pungkasnya.(dedi sutomo) 

Sumber: Tribunlampung.co.id , Jum'at 5 April 2013

PKS: Kasus Lapas Sleman Jadi Pintu Revisi UU Peradilan Militer

Jakarta : TNI Angkatan Darat (TNI AD) menyatakan pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah anggotanya dari Grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Terungkapnya kasus penyerangan itu dinilai dapat menjadi celah merevisi Undang Undang (UU) Peradilan Militer agar dapat diproses di pengadilan umum.

"Karena faktor UU, maka diproses melalui peradilan militer. Belum mempunyai peradilan umum sentuh kasus tersebut. Ini harus dijadikan pintu masuk untuk revisi kembali UU Peradilan Militer," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq itu melalui pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Menurut Mahfudz, keterlibatan oknum prajurit Kopassus dalam kasus penyerangan Lapas Sleman itu harus menjadikan hukum tetap dijalankan. Dan ini, menunjukkan reformasi di tubuh TNI sudah berjalan maju kendati belum tuntas.

"Dan itu harus dituntaskan," tegas Mahfudz.

Selain itu, lanjutnya, proses reformasi di tubuh Polri juga harus dituntaskan. "Sehingga akar kesenjangan dan kecemburuan antara TNI dan Polri bisa diselesaikan," jelas dia.

Tim Investigasi TNI AD menyebutkan, telah mendapat pengakuan dari para penyerang Lapas Sleman. Secara ksatria dan dilandasi kejujuran tinggi dan tanggung jawab, pelaku mengakui serangan yang dilakukan pada 23 Maret pukul 00.15 WIB lalu itu.

"Dilakukan oleh oknum anggota TNI AD. Dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya 4 tersangka dalam lapas," kata Ketua Tim Investigasi TNI Brigjen TNI Unggul Kawistoro Yudhoyono, pada Kamis 4 April kemarin, di Jakarta.(Ali)

Sumber:  Liputan6.com, Jum'at 5 April 2013

Politikus PKS Achmad Rilyadi Mundur dari DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Rilyadi mundur dari Parlemen. Ia mengaku ingin fokus memenangkan PKS menjadi tiga besar di Pemilu 2014.

"Beliau sudah mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPR, pimpinan partai tembusan kepada kami fraksi dari Pak Achmad Rilyadi," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/4).

Menurut Hidayat, Achmad diminta mendampingi Presiden PKS Anis Matta melaksanakan tugas di DPP PKS. Achmad pun memahami tugas-tugasnya.

"Karenanya dengan ikhlas tanpa kesulitan untuk melaksanakan tugas ini," kata Hidayat.

Proses pergantian antarwaktu keanggotaan Achmad masih diproses. Sebab, surat pengunduran diri baru diterima pada 2 April 2013 lalu.

"Tentunya yang akan menggatikan adalah suara terbanyak di dapilnya Jakarta III," tegasnya. (LB)


Sumber: Metronews.com , Kamis 4 April 2013

KH Surahman Hidayat: PKS Tidak Anti Tahlilan

Demak -- KH Surahman Hidayat, Ketua Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan jika PKS bukanlah kelompok yang anti tahlilan.
"Sejak awal, PKS sesuai bayan dewan syariahnya tidak anti tahlilan," jelas Surahman kepada hidayatullah.com, Rabu (03/04/2013) sore.
Hal ini dibuktikan PKS dengan kegiatan ziarah dan tahlilan ke makam Sunan Kalijaga yang dilakukan Presiden PKS, Anis Matta Rabu ini.

Namun demikian, kata Surahman, tahlilan yang dilakukan PKS tetap menghindari unsur sinkretisme.
"Kita menghindari sinkretis, seperti penentuan hari-hari ke satu sampai hari ke 40, dan menjaga adab tahlil," jelasnya.
Seperti dikutahui,  Presiden PKS, Anis Matta melakukan safari dakwah ke wilayah Jawa Tengah dari Selasa hingga Jum'at (2-5/04/2013) mendatang.

Dalam kunjungannya ke Demak Rabu ini, Anis Matta menyempatkan berziarah dan tahlilan ke makam Sunan Kalijaga dengan didampingi beberapa pejabat Kabupaten Demak.
"Kunjungan ini mengembalikan memori kita tentang sejarah para penyebar Islam di Indonesia pada masa silam, sekaligus mendoakan orang yang sudah meninggal serta mengingat kematian adalah bagian dari sunnah," ujar Anis dalam sambutannya, dikutip laman resmi pks.or.id, Rabu (03/04/2013).

Menurut Anis, selain bersilaturahmi dengan ulama, kiai sepuh, dan warga sekitar Kadilangu, kunjungan ini juga memiliki akar sejarah Islam yang erat.

Anis lalu menjelaskan, sebelum Islam datang ke nusantara 1.000 tahun silam, Jawa adalah pusatnya Hindu. Kemudian para wali datang dan menjadikan Islam tersebar hingga seantero Jawa, bahkan Nusantara.
"Ini kerja dakwah yang luar biasa besar, dan kader PKS harus tahu itu," kata Anis.

Dalam kunjungannya ke makam Sunan Kalijaga, Anis Matta didampingi segenap struktur Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS juga melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya berdoa dan membacakan kalimat dzikir dan tahlil.
Lebih lanjut, Anis Matta juga mengungkapkan bahwa Partai yang dipimpinnya saat ini adalah bagian dari cita–cita Islam para Wali Songo.

“Kalau ada yang mengatakan bahwa PKS tidak melakukan tahlil, itu hanya image yang salah saja. Karena PKS memang murni dari sumber bacaan maupun misi gerakan adalah ahlusunnah wal jamaah," tegasnya.
Jadi, tambahnya, pemahaman kader PKS sama persis dengan pemahaman umat Islam di Indonesia, ahli sunnah wal jamaah.

“Kami juga baca kitab-kitab Syeikh Hasyim Asy'ari," imbuh Anis.
Dalam kegiatan kunjungan di Makam Sunan Kalijaga tersebut, turut serta juga para anggota DPR RI seperti Jazuli Juwaini dan Zuber Syafawi, segenap ulama dan kiai Demak, serta masyarakat wilayah sekitar.* (IS/CA)

Sumber:  Hidayatullah.com ,  Rabu 3 April 2013

PKS Usul Komite Etik Dipermanenkan untuk Awasi Kerja KPK

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menilai kasus bocornya sprindik Anas Urbaningrum membuktikan kewenangan KPK digunakan secara tidak patut. Ia menyarankan agar Komite Etik KPK dipermanenkan untuk mengawasi kerja KPK.

“Sehingga bisa melekat setiap saat mengawasi kinerja KPK. Karena pembocoran bukan hanya sprindik, hasil sadapan/transkrip sadapan juga terbukti dibocorkan dengan aneka motif yang berpotensi menghambat kerja pemberantasan korupsi. Akhirnya marwah KPK menurun dihadapan publik,” jelas Almuzzammil Yusuf ini dalam keterangannya, Kamis (4/4/2013).

Jika Komite Etik KPK permanen, lanjut Muzzammil, maka anggotanya harus diambil dari tokoh-tokoh yang berintegritas, independen, berani, tegas, dan pekerja cepat. Sehingga KPK bukan hanya cepat, semangat dan keras kepada tersangka koruptor.

"Tapi juga cepat, semangat dan keras kepada diri mereka sendiri. Itu baru adil,”tegasnya

Menurut Muzzammil jika ada lembaga negara dengan kewenangan yang sangat besar (super body) seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar kode etik juga setimpal, lebih berat. Sanksinya tidak boleh sama dengan lembaga dengan kewenangan yang lebih kecil dan terbatas.

"Jika tidak berimbang, maka kedepan akan sangat berpotensi dilanggar lagi karena sanksinya kecil dan bukan pidana. Hukuman yang rendah seperti ini ke depan bisa dijadikan ajang transaksional kasus korupsi,” paparnya.

Untuk itu, kata Muzzammil, perlu adanya aturan yang tegas terhadap pihak tertentu yang membocorkan proses penyidikan yang terjadi di lembaga penegak hukum baik di KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Peluang memasukan usulan ini ada di revisi RUU KUHAP yang saat ini sedang di bahas di DPR. Jika perlu ada sanksi pemecatan dan pemidanaan bagi siapapun yang membocorkan ke publik terkait proses penyidikan, termasuk di dalamnya hasil rekaman dan transkrip penyadapan,” kata politisi asal Lampung ini.

Harapan Muzzammil adalah ke depan KPK betul-betul bisa menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK diharapkan jauh dari campur tangan kepentingan politik dan mafia peradilan.

“Tidak mustahil ada pesanan politik dalam pembocoran tersebut. Ini membuktikan KPK juga terdiri dari manusia dengan segala kepentingan subyektifnya. Untuk itu, perlu diawasi oleh publik dan media massa,”tutupnya. (mpr/mpr)

Sumber: detik.com , Kamis 4 April 2013

PKS Ingin Jadikan Jateng Basis Baru

Demak : Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menargetkan Provinsi Jawa Tengah sebagai basis baru bagi partainya. Tak hanya itu, PKS juga mengincar daerah lain seperti Jawa Timur.

"Kami memang menargetkan wilayah Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jateng sebagai basis PKS yang cukup kuat," kata Anis di Demak, Jawa Tengah, Rabu (3/4/2013).

Menurutnya, saat ini ada 3 wilayah yang menjadi basis kuat PKS. Yakni di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Persoalan yang dialami sejumlah kader PKS, katanya, tidak terlalu berpengaruh terhadap popularitas maupun elektabilitas partai yang dipimpinnya. Bahkan, popularitas PKS justru mengalami peningkatan.

Ia mengakui, soliditas kader PKS masih bisa diandalkan, terbukti dengan kinerja kader PKS di Jabar maupun Sumatera Utara dalam memenangkan Pilkada setempat.

Anis pun tertantang ingin mematahkan mitos Jawa Tengah adalah basis partai lain. Karena saat ini masyarakat cukup terbuka dengan segala hal yang kreatif dan baru.

Untuk itu, dia ingin kesuksesan di Jabar dan Sumut terulang di Jateng dalam memenangkan pasangan Hadi Prabowo dan Don Murdono (Hp-Don) dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2013.

"Kedatangan kami di Demak, juga ingin memastikan mesin politik PKS di wilayah Jateng sudah siap untuk memenangkan Hp-Don cukup satu putaran, karena kandidatnya hanya tiga pasang," ujarnya.

Keberhasilan dalam memenangkan Hadi-Murdono nantinya, kata dia, sebagai ujian elektabilitas PKS yang meningkat, sekaligus ingin menularkan aura positif dari keberhasilan PKS pada Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara.

PKS juga menargetkan lompatan yang lebih besar pada Pemilu 2014, terutama di Jateng dan Jatim yang sudah menunjukkan prestasinya pada Pemilu 2009 dalam melakukan lompatan perolehan kursi di DPRD setempat.

"Di Jateng, kami mampu meningkatkan perolehan kursi dari tiga menjadi tujuh kursi, sedangkan di Jatim dari dua kursi menjadi enam kursi," ujarnya.

Target yang lebih besar tersebut, katanya, bukan tanpa alasan, karena berawal dari popularitas dan elektabilitas yang rendah, mesin partainya mampu bekerja maksimal untuk meningkatkannya. (Ant/Ary)

Sumber:  Liputan6.com, Rabu 3 April 2013

PKS: MK di Bawah Akil Mochtar Harus Jauh Lebih Baik dari Masa Mahfud MD

Jakarta. Dengan demokratisasi yang terus berkembang dan menguatnya kesadaran warga negara atas hak konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi ke depan memiliki tantangan yang semakin besar untuk menegakkan konstitusi dan keadilan konstitusional.

Oleh karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru Akil Mochtar diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi positif yang selama ini telah ditorehkan.

Bahkan, jauh dari itu, penerus Mahfud MD itu harus bisa membawa MK lebih baik lagi.

"Independensi dan profesionalisme hakim konstitusi adalah kunci utama kesuksesan MK selama ini," ujar anggota Komisi III DPR dari PKS Indra, kemarin.

Indra berharap Akil untuk terus mampu menjaga, mengawal dan menegakan konstitusi, serta bisa memberikan keadilan dan kebenaran melalui tafsir-tafsir yang tidak berpihak terhadap satu penguasa, golongan, pejabat, partai bahkan DPR selaku pihak yang telah mengukuhkan/memilihnya untuk mengemban amanah sebagai hakim konstitusi pada periode kedua hingga pada akhirnya terpilih sebagai ketua MK.

"Saya mengucapkan selamat kepada Dr. HM Akil Mochtar atas terpilihnya sebagai Ketua MK yang baru mengantikan Pak Mahfud MD," tandasnya. [zul]

Sumber: rmol.co , Kamis 4 April 2013

Fraksi PKS tetap Tolak Asas Tunggal di RUU Ormas

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tetap menolak Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat terkait asas tunggal dan penghentian sementara yang menjadi kewenangan pemerintah. F-PKS menginginkan penghentian sementara melalui pengadilan.

"Namun dalam bebarapa hari ini rapat Pansus Ormas sudah banyak perkembangan. Alhamdulillah usul kami (F-PKS) untuk menghapus atau memperbaiki beberapa redaksi terkait beberapa ketentuan yang berpotensi represif dan multitafsir sudah terakomodir. Namun demikian masih ada dua substansi lagi yang masih belum menemukan kesepakatan bulat," kata Indra kepada Metrotvnews.com, Rabu (3/4).

F-PKS konsisten menegakkan Pasal 28 UUD 1945 terkait norma kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Karenanya, F-PKS melihat asas tunggal tidak sejalan dengan reformasi.

"Pengakuan atas Pancasila dan UUD 1945 merupakan keharusan dan sudah final bagi seluruh elemen bangsa. Namun tentunya Pancasila harus diposisikan pada posisi yang sebenarnya," kata Indra.

Indra mengatakan negara harus menjamin ormas untuk menentukan asasnya sesuai dengan ciri dan kekhasan organisasinya. Yang penting asas tersebut tak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Hal ini sesuai dengan keputusan Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang mencabut asas tunggal dan juga sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan asas negara serta sejalan dengan UU Parpol yang meniadakan asas tunggal," jelas Indra.

F-PKS juga konsisten bahwa Pancasila diposisikan sebagai asas negara. Sementara ormas menggunakan asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Jadi redaksi dalam RUU Ormas usulan FPKS: "Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelasnya.

Terkait soal sanksi penghentian sementara, F-PKS menilai penghentian kegiatan sama saja menghilangkan esensi keberadaan ormas.

"Sanksi penghentian kegiatan, dan pembubaran tidak boleh menjadi kewenangan sepihak pemerintah, namun harus melalui mekanisme putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas hukum: praduga tidak bersalah dan dalam rangka menghindari kesewenang-wenangan-an rezim," kata Indra.

Anggota Badan Legislasi ini berharap fraksi lain bisa melihat hal ini secara lebih jernih dan berjuang bersama-sama agar RUU ormas tidakk berasaskan tunggal, tak represif, otoriter dan sewenang-wenang. (Dendi Suharyana)

Sumber:Metrotvnews.com , Rabu 3 April 2013

Revisi UU Advokasi Bertahap dan Menguatkan Sistem Hukum

Jakarta (3/4) Pimpinan Pengurus Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) menemui Fraksi PKS DPR RI dalam rangka memberikan masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Advokat No 18 Tahun 2003. Pertemuan dilaksanakan hari ini, Rabu (3/4) di Ruang Pleno Fraksi PKS, Nusantara I lantai 3
Rombongan Peradi dipimpin oleh Ketua Umum Otto Hasibuan sedangkan dari FPKS dipimpin langsung Ketua Fraksi Hidayat Nur Wahid dan Anggota Komisi III DPR Indra.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan menyampaikan aspirasi mewakili advokat yang berada di bawah naungan Peradi, agar revisi UU Advokat dilaksanakan setelah revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“RUU Advokat mungkin tidak terlalu menarik, tapi sejatinya sangat signifikan dalam perbaikan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, revisi harus dilaksanakan secara bertahap da melibatkan unsur terkait dalam hal ini pengacara,” tegas Otto.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR FPKS Indra menyatakan bahwa revisi UU Advokat sampai saat ini belum dibahas lebih lanjut dari pembahasan draft awal. Prinsipnya, menurut Indra, FPKS akan memastikan bawah revisi UU ini akan dilaksanakan bertahap dan menuju pada penguatan sistem hukum di Indonesia.

“Ada banyak opsi perihal pembahasan revisi UU Advokat. Prinsipnya, Fraksi PKS melalui Anggotanya di Komisi III akan mengedepankan pembahasan UU ini untuk tujuan penguatan sistem hukum di Indonesia,” tegas Indra

Senada dengan Indra, Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengharapkan Advokat menjadi salah satu bagian penting untuk terus memberikan masukan bagi perbaikan sistem hukum di Indonesia.

“Persepsi hukum rimba di Indonesia bahwa yang kuat yang menang, tidak peduli benar salahnya harus diubah. Dan Advokat adalah pilar penting perubahan itu agar sistem hukum kita bisa berjalan dengan baik dan keadilan sama di depan hukum,” ungkapnya.

Sumber: fraksipks.or.id ,  Rabu 3 April 2013

Harus Ada Evaluasi Terhadap Cara Densus 88 Tangani Terorisme

Jakarta (3/4) Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menerangkan temuan penting kasus penanganan terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 dari Panitia Kerja DPRD Poso. Menurutnya perlu ada evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88.

“Kami sudah mendengar penjelasan dari pihak Kapolda Sulawesi Tengah, tokoh agama, dan Panja DPRD Poso yang sudah bekerja sejak Januari 2013. Temuan mereka cukup lengkap dan representatif. Hasil kunker ini akan disatukan dengan laporan tim Komisi 3 yang berangkat ke Dompu NTB terkait korban penembakan dan penahanan oleh Densus 88 yang diduga teroris. ”Terang Ketua Rombongan Kunker Komisi III DPR RI ini di Palu, 2 April 2012.

Dari informasi panja tersebut, Muzzammil mendapatkan informasi bahwa Kasus Poso ini membesar karena penanganan terorisme yang dilakukan Densus 88 cenderung berlebihan dan demonstratif. Dampaknya mayoritas masyarakat umum yang tidak terlibat menjadi antipati terhadap Polri.
“Hal ini disebabkan karena pendekatan yang digunakan oleh Densus dalam penanganan terorisme cenderung refresif dan terkesan main tangkap dan main tembak tanpa proses hukum yang adil dan transparan.” Jelasnya.

Menurut Muzzammil, temuan Panja DPRD Poso ini membuktikan bahwa kasus di Poso bukan lagi masalah konflik Muslim dan non Muslim tapi konflik sekarang justru lebih dipicu antara kelompok tertentu dengan aparat kepolisian.”Kalaupun ada pengaruhnya kecil,” ujarnya.

Menurut para tokoh masyarakat dan anggota DPRD di Palu, kata Muzzammil, Poso sengaja dicitrakan sebagai pusat terorisme dan dijadikan sebagai pusat instabilitas yang permanen oleh pihak asing.” Mereka mendukung pemberantasan terorisme tapi mereka meminta agar julukan poso sebagai pusat terorisme dihapus dari wacana publik.” jelasnya.

Muzzammil menyarankan agar Presiden SBY dan Kapolri melakukan evaluasi yang komprehensif dalam penanganan terorisme oleh Densus 88 agar tidak banyak korban berjatuhan. Jika tidak segera dievaluasi dampak kerja Densus 88 akan menjadi beban polisi lokal yang disikapi antipati oleh masyarakat sehingga hubungan mereka menjadi tegang.

“Evaluasi terpenting adalah pendekatan kekerasan yang main tembak harus diganti dengan pendekatan persuasif dan simpatik, dialogis, pendekatan kesejahteraan, dan pelurusan pemahaman agama yang dikedepankan sehingga bisa merebut simpati mayoritas masyarakat yang tidak terlibat dalam memberantas terorisme.” Paparnya.

Selain itu, menurut politisi PKS asal Lampung ini, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam membina masyarakat dan mensosialisasikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. “Tanpa melibatkan mereka semua pemberantasan terorisme yang refresif akan melahirkan perlawanan yang lebih besar, terutama dari umat Islam.”tegasnya

Sumber: fraksipks.or.id , Rabu 3 April 2013

Dukung Gubernur, Ketua PKS Lombok Utara Mundur

Mataram - Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Najmul Akhyar, Senin 1 April 2013, mengundurkan diri sebagai anggota partai.Suratpengunduran diri langsung diberikan kepada Sekretaris DPW PKS NTB Abdul Hadi.

Najmul yang saat ini menjabat Wakil Bupati Lombok Utara mengatakan, pengunduran dirinya karena mendukung pencalonan kembali Muhammad Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB periode 2013-2018. “Situasi politik terakhir mengharuskan saya mengundurkan diri,” kata Najmul, Senin petang, 1 April 2013.

Najmul menjelaskan, dia tidak bersikap abu-abu berkaitan dengan pencalonan Muhammad Zainul Majdi, yang tak lain calon inkumben. Muhammad Zainul Majdi yang biasa disapa Tuan Guru Bajang itu adalah keturunan pendiri Nahdatul Wathan (NW), organisasi sosial keagamaan terbesar diLombok.

Najmul mengaku tak bisa melupakan dirinya sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan NW. Itu sebabnya, Najmul yang saat ini menjadi Ketua Pengurus Daerah NW Lombok Utara merasa berkewajiban ikut membesarkan NW bersama Tuan Guru Bajang. “Saya juga tidak ingin menjadi beban partai,” ujarnya.

Dalam pertarungan memperubutkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Mei mendatang, Tuan Guru Bajang diusung oleh partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat. Sedangkan PKS menjagokan kadernya sendiri, yakni duet Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan. Suryadi merupakan DPW PKS NTB. Sedangkan Johan Rosihan menjabat Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS NTB.

Najmul juga mengatakan sudah melakukan salat istikharah untuk menentukan pilihan mundur sebagai kader PKS yang sudah lima tahun dijalaninya.

Ketua DPW PKS NTB Suryadi Jaya Purnama menyatakan penghargaannya terhadap keputusan yang diambil Najmul. ”Berbeda pandangan politik hal biasa, yang penting silaturahim tetap terjaga,” ucapnya.

Suryadi mengatakan, sebagai partai kader, PKS tidak akan mengalami kesulitan mencari pengganti Najmul. Sikap Najmul juga diyakini tidak akan mengganggu soliditas partai. Apalagi sebelum bergabung dengan PKS pada saat menghadapi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Najmul adalah tokoh Partai Persatuan Pembangunan di Lombok.

Ketua II Bidang Sosial PD NW Lombok Utara Toharsan menyambut baik sikap Najmul. Massa NW di Lombok Utara yang mencapai 33,2 persen dari seluruh penduduk Lombok Utara yang berjumlah sekitar 200 ribu jiwa perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

NW yang didirikan tahun 1953 Maulana Syekh Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merupakan organisasi massa soasial dan keagamaan yang menjadi pelopor sistem sekolah madrasah di Pancor Lombok Timur NTB. (SUPRIYANTHO KHAFID)

Sumber: tempo.co ,  Senin 1 April 2013

PKS Siapkan 15.462 Bakal Caleg Pemilu 2014

Jakarta - Satu tahun sebelum Pemilu digelar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyiapkan 15.462 bakal calon legislatif baik untuk pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), para bakal caleg tersebut akan terjun ke masyarakat untuk uji kelayakan.

"Seluruh caleg tersebut saat ini tengah menyiapkan berbagai persyaratan administratif untuk didaftarkan ke KPU baik tingkat pusat maupun daerah secara serentak pada tanggal 9 April 2103 mendatang," ujar Presiden PKS Anis Matta.

Hal yang disampaikan Anis Matta tersebut merupakan hasil Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (1/4/2013).

Dalam rapat DPP yang diperluas dengan menyertakan pengurus wilayah dari 33 provinsi, Anis menyatakan seluruh bakal caleg PKS tersebut sebelumnya telah melalui tahapan verifikasi internal partai yang ketat. Dari total jumlah bakal caleg tersebut, sebanyak 476 orang merupakan bakal caleg DPR; 1.816 untuk DPRD Provinsi; dan 13.170 untuk Kabupaten/kota.

Anis juga mengatakan caleg PKS merupakan usulan kader dari tingkat bawah yang disertai dengan penilaian atas penguasaan dasar perjuangan partai serta penerimaan bakal caleg tersebut di tengah masyarakat.

"Nantinya melalui KPU kami juga meminta masukan masyarakat atas caleg asal PKS. Inilah saatnya menguji komitmen para caleg terhadap kepentingan rakyat," imbuhnya.

Dalam rapat pleno tersebut, Anis meminta seluruh struktur untuk mendaftarkan bakal caleg ke KPU di hari pertama pendaftaran yaitu Selasa (9/4) nanti. Secara umum, menurut Anis, PKS tidak menemui kendala dalam memenuhi persyaratan caleg yang ditetapkan KPU.

"Stock,kader PKS melimpah ditambah dengan unsur-unsur tokoh yang sejalan dengan garis perjuangan partai, maka kami tidak kesulitan memenuhi jumlah maksimal dengan kualitas caleg yang mumpuni pula," ujar Anis.

Terkait keterwakilan perempuan, Anis menyatakan PKS sudah memenuhi kuota 30% caleg perempuan dan dalam urut zipper seperti arahan KPU.

"Sejak Pemilu 1999, PKS selalu memenuhi kuota perempuan, maka pemilu 2014 pun tetap terpenuhi kuota tersebut," pungkas Anis. (sip/ahy)

Sumber: detik.com , Selasa 2 April 2013

PILGUB JATENG : PKS Ingin Patahkan Mitos Basis Merah

SOLO — Sikap percaya diri ditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2013. Partai yang mengusung Hadi Prabowo dan Don Murdono ini optimistis memenangkan pasangannya dalam pertarungan pilgub. Hal itu sekaligus ingin mementahkan pandangan bahwa Jateng dikuasai PDI Perjuangan (PDIP).

“Kami ingin mematahkan mitos bahwa Jateng basis merah (PDIP),” ujar Sekretaris Wilayah Dakwah (Wilda) Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY (Jatijaya) DPP PKS, Bodi Dewantoro, dalam konsolidasi Wilda Jatijaya di Ria Rasa Resto, Solo, Minggu (31/3/2013).

Untuk menggapai target tersebut, Bodi mengatakan mesin partai terus digerakkan. Siang itu, pihaknya memberi supervisi pada kader DPD PKS se-Soloraya untuk pemenangan pilgub dan pemilu 2014. Bodi menegaskan, PKS tetap solid meski belakangan diterpa kasus seperti impor daging sapi. Ia menyebut kemenangan pasangan PKS di pilgub Sumatra Utara dan Jawa Barat sebagai bukti sahih kekuatan partai. “Akhir-akhir ini kami banyak berpikir soal citra. Namun kenyataannya benturan yang ada tidak mengganggu soliditas partai. Jateng menjadi target selanjutnya,” ucapnya yakin.
Selain menyiapkan mesin partai, pihaknya tengah memetakan kekuatan dari para caleg dan tokoh masyarakat PKS. Di atas kertas, lanjut dia, PKS siap menang terlebih dengan dukungan 40 kursi di DPRD Provinsi. “Ini (pilgub Jateng) jalan menuju tiga besar di pemilu 2014,” tegasnya.

Strategi pemenangan Hadi Prabowo-Don Murdono semakin terlihat dengan pemilihan Solo sebagai lokasi Milad ke-15 PKS, 20-21 April. Menurut Ketua Bidang Seni dan Budaya DPP PKS, Widi Widiana, momentum Milad akan menjadi titik balik partai untuk merapatkan barisan. Rencananya, acara yang dihadiri Presiden PKS, Anis Matta, ini akan diikuti 5.000 pengurus dari seluruh Indonesia. “Hadi Prabowo-Don Murdono juga diundang. Kami akan buktikan bahwa PKS bukan partai kemarin sore.” Lebih jauh, DPW PKS telah diinstruksikan untuk mengamankan 330.000 potensi suara di Dapil Soloraya.

Sumber: Solopos.com , Minggu 31 Maret 2013

PKS Sosialisasi Nomor Urut 3 dengan Boneka Danbo

Makassar,  - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan tidak pernah kehabisan ide kreatif dalam mensosialisasikan nomor 3, sebagai nomor urut partai tersebut. Setelah sukses dengan Harlem shake di youtube, kader PKS kembali beraksi, Minggu hari ini, (31/3/2013).
Boneka Danbo tersebut menyapa warga Tamalanrea, tepatnya di perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP). Boneka tersebut mendatangi warga setempat guna mensosialisasikan PKS dengan nomor urut 3.

Menurut ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Makassar, Hasan Hamido, aksi boneka bando merupakan satu dari banyak cara yang akan dilakukan PKS melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. “Kader PKS selalu punya ide kreatif, boneka Danbo ini adalah salah satunya," kata Hasan Hamido, pagi tadi.

Rencananya, kata Hasan, sosialisasi boneka Danbo itu akan dilakukan secara progresif dan massif di 14 kecamatan di Makassar.

Sementara itu, Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulsel, E.Z Muttaqien Yunus mengatakan, kegiatan sosialisasi boneka danbo merupakan kegiatan yang serentak dilakukan di beberapa daerah di Indonesia dengan berbagai cara. “Kami ingin memperkenalkan PKS dengan cara yang menarik.” Kata pria yang akrab disapa Aking.

Boneka Danbo versi PKS ini dimainkan oleh seorang kader PKS Makassar yang memakai kostum danbo yang terbuat dari kardus, di bagian depan dan punggungnya tertempel logo PKS, boneka tersebut keliling menyapa masyarakat sambil membagikan boneka danbo ukuran kecil. Sambutan masyarakat cukup antusias, itu bisa dilihat dari banyaknya permintaan foto bersama Danbo PKS.

Danbo adalah kependekan dari Danboard, dibuat dari kertas karton board. Boneka ini adalah kreasi dari Azuma Kiyohiko seorang komikus serial manga Yotsuba, Jepang. Bentuk boneka ini sangat unik, yaitu action figure dengan penampilan seperti manusia dengan ukuran mini 7 cm dan 13 cm. [HSB]

Sumber:  Seruu.com, Minggu 31 Maret 2013

PKS Percaya Diri ‘Bidik’ Kursi Deliserdang 1

Tanjungmorawa, (Analisa). Terinspirasi kemenangan satu putaran pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi (GanTeng) pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 7 Maret 2013 lalu membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri untuk ‘membidik’ kursi Deliserdang 1 yang perhelatannya bakal digelar tahun ini.

Hasil perolehan suara GanTeng berada di urutan teratas mengungguli kandidat pasangan Nomor 4 Amri Tambunan yang juga Bupati Deliserdang dan RE Nainggolan menjadi salah satu rujukan bagi PKS untuk percaya diri memajukan kadernya sebagai calon bupati pada Pilkada mendatang.
Demikian disampaikan Koordinator Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 3 DPW PKS Sumut Junaidi Parapat SE bersama Ketua DPD PKS Deliserdang H Mara Jaksa Harahap MA dan Sekretaris M Darwis Batubara MA pada konferensi pers, Jumat (29/3) di rumah Makan Simpang Tiga Jalan Lintas Sumatera, Tanjungmorawa.

Kemenangan GanTeng pada Pilgubsu 2013 lalu dengan perolehan suara di Deliserdang menjadi salah satu rujukan dalam kalkulasi politik PKS sehingga siap maju sebagai orang nomor 1 di Deliserdang.
Junaidi menampik kesiapan PKS mengusung calon bupati pada pilkada Delisedang sebagai manuver politik agar mendapatkan posisi tawar dari calon lain yang maju terutama dari parpol bila tidak dapat nomor 1 dapat alternatifnya posisi calon wakil.

Sebab katanya, PKS punya mekanisme dan tahapan internal serta sudah menjadi komitmen partai yang saat ini didera kasus “Sapi Impor” bahwa pada Pilkada Deliserdang mereka tetap maju sebagai calon Deliserdang 1.

Rasa percaya diri PKS juga dilatarbelakangi peluang pada Pilkada Deliserdang cukup besar untuk menang mengingat incumben tidak bisa lagi maju dan PKS sendiri memiliki cukup banyak kader bagus untuk ‘dijual’.

Ditambahkan Mara Jaksa, PKS tetap komitmen untuk memajukan kadernya sebagai calon bupati bukan calon wakil. Bila ada parpol lain berminat dengan calon PKS, mereka harus mau di posisi wakil.

“PKS siap maju. Kami membidik DS 1” tegasnya.

6 Kader Diluncurkan

Pada kesempatan tersebut PKS meluncurkan 6 nama kader terbaik mereka sebagai calon bupati Deliserdang yakni, Drs H M Idris Lutfi Rambe M Sc (Anggota DPR RI), H M Nuh (Anggota DPRD Sumut), H Satrya Wibowo ST MM (Sekretaris Umum DPW PKS Sumut), Junaidi Parapat SE (Koordinator Dapil Sumut 3 (Deliserdang) DPW PKS Sumut), H Mara Jaksa Harahap MA (Ketua DPD PKS Deliserdang) dan H Syaiful Tanjung S Sos (Ketua Fraksi PKS DPRD Deliserdang).
Keenam nama tersebut papar Mara Jaksa ditetapkan sesudah melalui proses tahapan penjaringan pemilu internal partai setahun sebelumnya. Dari enam nama tersebut setelah diserahkan kepada DPP PKS akan mengerucut menjadi 2 nama dan sebelum masa pendaftaran calon legislatif 22 April 2013 mendatang ditutup akan diketahui.

Komunikasi Politik 

Dikarenakan kursi PKS di DPRD Deliserdang hanya 5 dan membutuhkan 3 kursi lagi, Junaidi mengaku pihaknya sudah membangun komunikasi politik dengan parpol lainnya untuk berkoalisi.
Pada dasarnya, semua partai memberikan isyarat mau berkoalisi dengan PKS namun belum sampai kepada titik ‘deal-deal’ politik. Sampai saat ini hanya PKS yang sudah berani memunculkan sikap terkait Pilkada Deliserdang dengan komitmen mengusung kadernya sebagai calon bupati.
Sedangkan partai lain, sampai saat ini belum juga mendeklarasikan calonnya termasuk Demokrat yang sudah mencukupi syarat mengajukan calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.
PKS papar Junaidi sangat terbuka lebar untuk berkoalisi dengan partai lain baik poros Islam seperti, Partai Bintang Re formasi (PBR) Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun partai poros nasional.

“Komunikasi politik dengan parpol lain sudah ada. Bahkan hampir semua partai punya keinginan sama. Tapi biasanya semua akan terlihat di last minute” tandasnya seraya menegaskan, PKS tegas siap maju sebagai calon bupati Deliserdang. (ak) 

Sumber: analisadaily.com ,  Senin 1 April 2013