DPR Perjuangkan Pembiayaan IMO Masuk APBN Perubahan

Jakarta (18/3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan kereta api, DPR mendukung pembiayaan infrastructure maintenance and operation (IMO) dianggarkan dalam APBN Perubahan tahun 2013.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan hal itu, Jumat (15-3). Menurut Yudi, sudah saatnya pemerintah memasukan pembiayaan IMO dalam APBN seperti yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Selama ini saya mendapat banyak masukan dari masyakarat khususnya pengguna KRL yang mengeluhkan pelayanan kereta api. Perjalanan kereta sering terganggung baik karena gangguan sinyal atau rel anjlok. Ini terjadi karena perawatan prasarana kereta tidak optimal akibat tidak adanya pembiayaan IMO. Karena itu, kami akan memperjuangkan mengalokasikan pembiayaan IMO dalam APBN-P 2013,” kata Yudi.

Yudi mengatakan penerapan PSO-IMO-TAC saat ini kurang mendukung peningkatan pelayanan angkutan kereta api karena jumlah IMO dianggap sama dengan jumlah TAC (track access charge). Sementara PT KAI dibebani untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur dengan dana sendiri.

Selain itu, pengucuran dana pemerintah dalam rangka pelaksanaan PSO-IMO-TAC tersebut juga sering terlambat. Akibatnya fungsi prasarana menjadi kurang andal dan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan kereta api menjadi taruhannya.

“Kontrak IMO antara pemerintah dan PT KAI saat ini nilainya dibuat sama dengan nilai kontrak TAC antara kedua belah pihak sehingga tidak ada uang segar yang mengalir lebih dulu untuk melakukan perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api. Hal ini berarti perawatan dan pengoperasian prasarana kereta api tergantung ketersediaan dana yang dimiliki PT KAI.

Bisa jadi kalau dana nya tidak ada kegiatan perawatan prasarana ini yang paling mudah dikorbankan. Oleh karena itu alokasi anggaran untuk IMO hendaknya disediakan oleh pemerintah dan tercantum dalam APBN.” Kata Yudi.

Untuk pembiayaan IMO, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub memperkirakan pembiayaan IMO tahun 2013 sebesar Rp1,7 triliun. Ditjen Perkeretaapian sudah mengusulkan pembiayaan IMO kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu untuk dapat dialokasikan dalam BA-BUN (BA 999) pada APBN-P 2013.

Sumber: FraksiPKS.or.id , Senin 18 Maret 2013